DPD TBBR Melawi Tegas Tolak Gugatan Bima Sadiropa Sijabat, Tradisi Ladang Dayak Terancam

MELAWI – Dewan Pengurus Daerah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (DPD TBBR) Kabupaten Melawi menyatakan sikap tegas menolak gugatan Bima Sadiropa Sijabat terhadap Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Mangku DPD TBBR Kabupaten Melawi, Andrianus Metro Thino, S.IP., M.AP., kepada redaksi bidikkasus.com melalui siaran pers pada Kamis (19/11/2026).

Penolakan ini didasari kekhawatiran terhadap keberlangsungan tradisi berladang masyarakat adat Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun. TBBR menilai gugatan tersebut berpotensi menghilangkan perlindungan hukum terhadap praktik pembukaan ladang tradisional masyarakat adat.

Dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), Bima Sadiropa Sijabat meminta agar Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dicabut kekuatan hukumnya.

Padahal, menurut Andrianus, penjelasan pasal tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga dengan persyaratan tertentu untuk penanaman varietas lokal.

Ia menegaskan bahwa praktik pembakaran lahan dalam tradisi berladang masyarakat Dayak bukan bertujuan merusak hutan, melainkan bagian dari sistem pertanian tradisional yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal.

“Pembakaran lahan 2 hektare itu bukan untuk merusak hutan. Itu untuk membuka ladang secara tradisional, turun-temurun, dengan pengawasan dan sekat bakar. Itu kearifan adat kami,” tegas Andrianus Metro Thino.

TBBR Khawatir Tradisi Berladang Terancam

Andrianus menjelaskan, apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, masyarakat adat berpotensi kehilangan dasar hukum yang secara khusus memberikan ruang bagi praktik pembukaan ladang tradisional.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan tradisi leluhur masyarakat Dayak. Bahkan, masyarakat yang menjalankan aktivitas berladang untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dikhawatirkan menghadapi risiko kriminalisasi.

BACA JUGA  Patroli Kamtibmas di Wonosamodro

Ia juga menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aktivitas pertanian, tetapi berkaitan erat dengan ruang hidup, kedaulatan pangan, serta identitas budaya masyarakat adat Dayak.

“Kalau pasal ini dicabut, maka peladang kecil tidak lagi punya payung hukum. Kami akan dianggap penjahat lingkungan hanya karena berladang untuk makan. Padahal kami yang menjaga hutan ini sejak nenek moyang,” lanjutnya.

Ajak Masyarakat Adat Bersatu

Atas dasar kekhawatiran tersebut, DPD TBBR Kabupaten Melawi di bawah kepemimpinan Andrianus Metro Thino mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyatakan penolakan terhadap gugatan tersebut.

Ajakan itu ditujukan kepada masyarakat adat, tokoh adat, kepala desa, organisasi kemasyarakatan Dayak, serta seluruh peladang di Kabupaten Melawi.

DPD TBBR Melawi berharap perlindungan terhadap tradisi berladang masyarakat adat tetap diperhatikan. Menurut organisasi tersebut, kearifan lokal dalam mengelola lahan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Dayak yang perlu dihormati dan dilindungi.

Pernyataan sikap ini menjadi bentuk perhatian DPD TBBR Kabupaten Melawi terhadap keberlangsungan tradisi leluhur, perlindungan ruang hidup masyarakat adat, dan ketahanan pangan masyarakat peladang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERPOPULER