Karawang.{Bidikasus.com}– “Pengelolaan material bekas hasil pembongkaran gedung SDN Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, yang menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026, mulai menuai sorotan. Pasalnya, material bekas bongkaran berupa kayu dan genteng disebut-sebut telah diperjualbelikan kepada pihak luar sekolah.
Informasi tersebut terungkap saat awak media mendatangi SDN Gempol pada Rabu (11/11/2026). Berdasarkan keterangan sejumlah pekerja di lokasi, material bekas bongkaran berupa kayu dan genteng disebut telah dijual kepada seseorang asal Batujaya.
Menurut keterangan pekerja, transaksi jual beli tersebut dimulai pada Jumat pekan lalu dan selesai pada Senin. Bahkan, material bekas itu dikabarkan telah diangkut menggunakan empat unit mobil truk.
“Sudah dibawa menggunakan mobil truk sebanyak empat mobil. Hari ini juga kemungkinan datang lagi, cuma sampai sekarang belum datang,” ungkap salah seorang pekerja.
Pekerja juga menjelaskan bahwa genteng yang saat ini sedang diangkut dibeli lagi oleh seseorang bernama Hj. Yoyoh sebanyak 2.000 keping. Namun, menurut mereka, pembelian dilakukan kepada pihak pemborong, bukan langsung kepada pihak sekolah, untuk kebutuhan kontrakan.
“Kalau masalah harga, kami tidak tahu apa-apa,” ujar pekerja tersebut.
Namun, persoalan tidak berhenti pada aktivitas jual beli material bekas tersebut. Awak media justru menemukan adanya informasi yang menimbulkan tanda tanya terkait keterlibatan dan koordinasi internal Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Pada hari yang sama, awak media berupaya menemui kepala sekolah dan jajaran P2SP untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme pembongkaran, penjualan material bekas, hingga peruntukan uang hasil penjualan tersebut. Sayangnya, kepala sekolah, sekretaris, dan bendahara P2SP tidak berada di sekolah karena disebut sedang menjalankan kegiatan di luar. Awak media juga berupaya menghubungi kepala sekolah melalui pesan WhatsApp, tetapi hingga berita ini disusun belum mendapatkan tanggapan.
Lebih mengejutkan lagi, salah seorang anggota P2SP mengaku tidak mengetahui adanya rencana penjualan material bekas bongkaran tersebut.
“Saya sama sekali tidak diberi tahu oleh ketua P2SP maupun kepala sekolah terkait rencana penjualan material bekas ini. Saya tidak tahu kalau material itu sudah dijual. Tahunya ada mobil truk datang ke sekolah untuk mengangkut material bekas tersebut,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Apakah pembongkaran dan penjualan material bekas bangunan sekolah sudah dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku? Siapa yang mengambil keputusan atas penjualan tersebut? Berapa nilai transaksi seluruh material yang telah diangkut? Dan yang paling penting, ke mana uang hasil penjualan material bekas itu dialokasikan?.
Selain itu, mengapa penjualan material bekas tersebut diduga tidak terlebih dahulu dikoordinasikan atau dimusyawarahkan bersama seluruh unsur P2SP?.
Mengingat kegiatan revitalisasi merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara, pengelolaan aset dan material hasil pembongkaran patut dilakukan secara transparan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika memang material bekas tersebut telah diperjualbelikan, pihak sekolah maupun pengelola kegiatan perlu menjelaskan dasar pengambilan keputusan, mekanisme penjualan, bukti transaksi, serta penggunaan uang hasil penjualannya.
Publik tentu tidak ingin muncul persoalan baru di tengah program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mendapatkan klarifikasi dari kepala SDN Gempol, Ketua P2SP, serta pihak pemborong terkait dugaan penjualan material bekas bongkaran tersebut.
Transparansi bukan sekadar formalitas. Setiap material yang berasal dari kegiatan pembangunan menggunakan anggaran negara harus jelas pengelolaan dan pertanggungjawabannya.
( DRA )
